LANGKAH AWAL PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN TAHUN INI :
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TINGKAT SATKER SEMESTER 1 2025
Pelaksanaan anggaran semester 1 tahun ini telah berakhir, yang berarti tahapan selanjutnya dari siklus APBN pada level satker beranjak ke tahap pertanggungjawaban melalui penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga tingkat Satker (LKKL-Satker). Secara sistem , “draft” LKKL-satker telah terbentuk secara otomatis, karena inti LKKL-Satker seperti LRA, Neraca, LO dan LPE telah dihasilkan. Tahapan selanjutnya adalah analisis transaksi untuk mengetahui ketidaksesuaian pencatatan maupun data-data anomali sebagai input untuk penjelasan dalam CaLK. Dan yang terakhir adalah finishing berupa rekonsiliasi dan penyampaian LKKL-Satker itu sendiri.
Sebagai data untuk input awal untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Pencatatan pada LKKL-Satker haruslah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat menjadi patokan bahwa input data, proses dan output pada satker selaku Entitas Akuntansi akan disampaikan secara berjenjang hingga level Kementerian / Lembaga selaku Entitas Pelaporan . Satker selaku entitas akuntansi, melakukan proses pencatatan tanpa dibebani kewajiban LKKL-Satker nya diperiksa oleh instansi pemeriksa yang memberikan opini untuk Laporan Keuangan yang disusunnya. Di sisi lain, Kementerian/Lembaga selaku Entitas Pelaporan lah yang wajib mengkompilasi keseluruhan data LKKL-Satker di bawahnya, agar dapat menghasilkan LKKL. Hal ini menjadi alasan mengapa data LKKL-Satker menjadi pintu utama data LKKL yang akuntabel, yang nantinya akan diberikan predikat oleh aparat pemeriksa pemerintah (dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan).
Sejak penerapan aplikasi SAKTI untuk setiap tahapan siklus APBN, data LKKL-Satker dihasilkan secara otomatis. Setiap pencatatan transaksi akan menghasilkan jurnal yang akan diposting menjadi Laporan “bertahap” sesuai siklus Laporan Keuangan pada umumnya. Neraca Percobaan menjadi Laporan awal yang dihasikan untuk selanjutnya di”turunkan” ke Laporan Keuangan lain seperti LRA, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Jika diibaratkan, Neraca Percobaan adalah Neraca Saldo-setelah-disesuaikan versi akuntansi pemerintah. Neraca percobaan memuat data keseluruhan akun beserta saldo nya pada sisi debit-kredit, yang akan digunakan untuk analisis awal LKKL-Satker.
Setelah analisis pada Neraca Percobaan LKKL-satker dilakukan akan terbaca ada tidaknya data anomali. Setelahnya, baru dilanjutkan dengan Deep Analyze ke laporan-laporan pendukung seperti Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Persediaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa analisis Neraca Percobaan merupakan hal yang sangat krusial mengingat anomali data LKKL-Satker akan terbaca secara jelas pada tahap ini.
Analisis Neraca Percobaan akan sinkron dengan To-Do List pada MONSAKTI, sehingga satker akan dipermudah dalam mencari data transaksi mana yang bermasalah. Data pada To-Do List ini juga menjadi data yang harus dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai penerapan Full-Disclosure (Pengungkapan Paripurna) atas Laporan Keuangan, mulai LKKL-Satker hingga LKKL. To Do List sering disalahpahami oleh satker sebagai momok bahwa data LKKL-Satkernya jelek. Ini tidak sesuai dengan tujuan awal dibuatnya menu To-Do List pada MONSAKTI selaku bagian dari penerapan aplikasi SAKTI, yakni menjadi data bantu untuk menganalisis dan menjelaskan hal-hal yang perlu untuk dijelaskan pada LKKL. Dengan kata lain, To-Do List tidak menunjukkan data yang salah, tapi hanya menunjukkan data yang harus dijelaskan lebih lanjut.
Pada level satker, input transaksi pada SAKTI di sisi pelaksanaan yang sesuai kaidah dan peraturan, akan menghasilkan data LKKL-satker yang akuntabel. Di sini terlihat bahwa istilah “Gold In Gold Out, Garbage In Garbage Out” yang sering digunakan untuk menggambarkan proses akuntansi, benar-benar diterapkan. Yang perlu digarisbawahi pada proses ini, dapat disimpulkan bahwa perbaikan data LKKL hanya dapat dilakukan pada level satker, dan bukan pada level di atasnya, sehingga yang harus dijaga adalah proses input transaksi pada level satker itu sendiri. Tanggung jawab untuk menjaga data ini jelas juga menjadi tanggung jawab pada level di atas nya, mulai dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran wilayah , eselon I, hingga kementerian, jika ingin menyusun LKKL yang akuntabel pada akhir periode tahun anggaran.
Dengan banyaknya Tools dan otomasi yang disediakan oleh aplikasi SAKTI, satker dituntut untuk bisa melakukan analisis data LKKL-Satker hingga menyusun LKKL-Satker yang akuntabel. Kemudahan yang ditawarkan antara lain deteksi awal data anomali agar dapat segera diselesaikan, ketersediaan data yang harus dijelaskan pada CaLK LKKL-Satker, hingga proses penyampaian data LKKL secara berjenjang (level satker hingga kementerian) yang dapat dilakukan secara daring / online. Hal ini harusnya dapat menjadi pendorong untuk satker agar dapat menyusun LKKL-Satker yang akuntabel, yang sifatnya bukan hanya menggugurkan kewajiban tetapi sebagai kesadaran akan akuntabilitas LKKL di level atas selaku entitas pelaporan. Satker menjadi pintu utama pengelolaan transaksi, dan pada level paling atas, hal ini menjadi penentu apakah LKKL yang disusun kementerian /Lembaga memenuhi asas akuntabilitas sehingga pantas memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” atau tidak. Dan, hal tersebut dapat dimulai dengan menyusun LKKL-Satker Semester 1 tahun ini, dengan memperhatikan proses transaksi, kaidah penyusunan LKKL, serta regulasi yang berlaku saat ini.
(ditulis oleh Ersya Roy K. Usman, Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo)
